Periode 1 Oktober 2019, Sebanyak 297 ASN di Teluk Bintuni akan Naik Pangkat

Telukbintunikab.go.id-Dilangsir dari Bintuni,BM — Sekretaris Daerah Teluk Bintuni, Gustaf manuputti,S.Sos membuka sosialisasi kenaikan pangkat dan penyerahan pertimbangan teknis kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2019, di aula Sasana Karya Kantor Bupati, Selasa(13/8/2019).

Dalam sambutanya, Gustaf Manuputti, S.Sos.MM mengucapkan terima kasih karena hari ini menerima dokumen pertimbangan teknis terkait pengusulan pangkat 1 Oktober 2019 oleh Kantor Regional Kepegawaian(Kanreg)XIV Manokwari.

Tentu penyerahan ini merupakan salah satu dari para pegawai yang mengelola kepegawaian di masing masing OPD, terutama di Badan Pendidikan dan Pelatihan Teluk Bintuni, sehingga bisa mengaturnya dengan baik.

Intinya saat menerima dokumen ini, sudah tidak ada lagi kata terlambat pengurusan kenaikan pangkat bagi ASN yang akan naik pangkat 1 Oktober 2019. Mengingat setiap tahun di bulan April dan Oktober selalu saja menjadi permasalahan saat pengajuan kenaikan pangkat,:kata Gustaf manuputti

Harapan kami, sudah tidak adalagi keterlambatan ASN yang naik pangkat di bulan April atau Oktober dan harus tepat waktu. Karena aturan sudah sangat jelas terkait batas waktu mengumpulkan dokumen yakni per tanggal 31 Agustus. Sehingga kalau ada yang terlambat, berarti itu kelalaian dari pengelola OPD masing masing.

Sementara itu,Kakanreg Wailayah XIV Manokwari, Sabar.P.Sormin.S.kom.M.Msi menjelaskan, kenaikan pangkat merupakan sebuah pelayanan kepegawain agar seluruh ASN yang sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota/provinsi kepada BKN yang memang diberikan tugas oleh UUD untuk memberikan pertimbangan teknis kenaikan pangkat.

Kabupaten Bintuni sendiri menyampaikan sesuai jadwal yang telah kami sampaikan, yaitu, paling lambat periode 1 Oktober adalah 31 Agustus 2019, demikian juga periode April yang sudah diberikan batas waktu.

Nah, sebelum tanggal itu, pemerintah Teluk Bintuni melalui DKPP telah menyerhkan dan kami harus melakukan proses. Dan jumlahnya sebanyak 297 yang sudah selesaikan.

Sehingga bagi kabupaten/kota yang belum mengusulkan sesuai jadwal yang kami berikan, maka tetap dilakukan komunikasi agar tetap masuk sehingga kalau lewat batas 31, maka tidak dilakukan proses. Ini merupakan bentuk akuntabilitas dari para pengelola kepegawaian.

Teluk Bintuni merupakan kabupaten pertama dari 13 kabupaten/kota di Papua Barat. Ada beberapa kabupaten akan menyusul dan mungkin penyerahanya di bulan September karena masi dalam res waktu yang disyaratkan.

Harapan kami, ada koordinasi dan kerjasama yang baik. Peningkatan kualitas SDM serta pengelola kepegawaian khsusnya yang mengeloa IT. Bahkan untuk 1 April 2020, bulan Desember ini sudah bisa diserahkan oleh OPD ke BKD, sehingga Januari sudah bisa mengirim kepada Ka BKN untuk di proses.(Humas&Protokoler)