Warung Makan Belakang Kantor Bupati Dipindahkan Ke Gedung PKK

Telukbintunikab.go.id_ Dilangsir dari Bintuni,BM — Karena tempatnya kurang layak, maka pemerintah daerah telah memindahkan warung warung yang berada di belakang kantor Bupati. Pemindahan tersebut ditandai dengan pengresmian oleh Bupati Teluk Bintuni, Ir.Petrus Kasihiw.MT, Kamis (4/7/2019).

Kepada wartawan, Bupati menjelaskan, melihat kondisi tempat jualan mama mama disitu tidak layak, sehingga atas saran dari PKK kepada saya agar membuka kantin dan apalagi warung warung makan jauh dari area kantor Bupati.

Dan di saat tamu atau pegawai ingin makan, harus mencari warung yang jauh,sehingga menjadi salah satu alasan pemda membangun tempat ini. Bangunan ini dibangun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Tahun 2018.

Sarana ini dibangun untuk melayani kita dan tujuan akhirnya adalah untuk memberdayakan mama mama. Untuk itu, bagi para pejabat dan pegawai makan saja disini agar kita membantu perekonomian mama mama.

“Saya akan membantu modal usaha mama mama ini, karena tempat usahanya sudah jelas ada, sehingga lewat rekomondasi PKK nanti,pemda akan membantunya,”.

Namun harapan saya juga bahwa, karena gedung ini memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, sehingga mari sama sama menjaga, merawat apalagi ini merupakan asset Negara atau pemda. Penggelola disini juga harus memberikan himbawan terkait kebersihan, seperti membuang ludah pinang di tempatnya, karena tempat ini harus bersih atau higenis,”harap Bupati.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Teluk Bintuni, Ny Priska Pricilia Kasihiw mengatakan, PKK tidak memiliki wewenang untuk mengelola kantin ini, karena semua kita kembalikan ke Dinas Pendapatan Daerah.

PKK sendiri kebetulan juga diberikan dua tempat, satu untuk warung dan stokis, itu merupakan permintaan dari ibu ibu PKK, karena pemikiran mereka bahwa, dari pada kebutuhan sehari hari seperti kecap, garam dan lain lain jauh, maka lebih baik PKK yang menyediakanya.

Berikut lagi PKK diberikan tugas untuk pembersihan kantin tersebut, selebihnya kami tidak memiliki hak terkait retribusi, itu wewenangnya Dispenda,”ujar Pricilia(Humas&Protokoler)