Sekda Buka Sosialisasi Perpres No 16/2018

Telukbintunikab.go.id-Dilansir dari Bintuni, BM – Peraturan Presiden (Perpres) No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disosialisasikan.

Kegiatan yang berlangsung di aula Sasana Karya Pemkab Teluk Bintuni dibuka Sekda Teluk Bintuni, Gustaf Manuputty, S.Sos, Selasa (12/11), diikuti seluruh Kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Operator Komputer di masing-masing OPD.

Tujuan digelarnya sosialisasi ini adalah agar seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat mengelola anggaran pemerintah untuk melaksanakan paket proyek pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Sekda mengatakan, tantangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terus berkembang menuntut sebuah prosedur yang tepat dan lebih memadai.
Atas dasar tersebut sambung Sekda, maka Perpres No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah hadir untuk menyempurnakan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa.

“Aturan ini berisi beberapa hal baru yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan oleh pemerintah. Dimana, implementasinya diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia,” kata Sekda.

Ditambahkan Sekda, kehadiran Perpres ini diharapkan dapat meningkatkan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil dan menengah serta meningkatkan peran serta pelaku usaha nasional.

Oleh karena itu, Sekda menuturkan sebagai sebuah solusi di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Perpres No 16 Tahun 2018 seyogyanya dapat menghadirkan potret praktis yang dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi para pelaku usaha.

“Regulasi ini telah ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2018, namun sosialisasi Perpres ini baru dapat dilaksanakan di lingkungan Pemkab Teluk Bintuni. Hal ini disebabkan, Unit Pengadaan Barang dan Jasa yang kehadirannya juga diamanatkan dalam Perpres No 16 Tahun 2018 baru dibentuk pada 31 Juli 2019 lalu,”.

Dalam sosialisasi ini, Sekda menyebut bahwa para Kepala OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Operator Komputer yang ikut serta dimaksudkan agar ada kesamaan persepsi dan pemahaman tentang implementasi aturan ini.

Selain itu lanjut Sekda, diharapkan juga dalam proses pendaftaran paket pengadaan barang dan jasa dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) nantinya akan menjadi satu pintu.
Sehingga Ia berharap, melalui sistem ini akan mencegah peluang terjadinya KKN, yang pada akhirnya komitmen untuk mengimplementasikan perencanaan pengadaan barang dan jasa dengan bersih dapat terwujud secara optimal.

“Kepada seluruh Kepala OPD di lingkup Pemkab Teluk Bintuni bahwa sesuai amanat Perpres No 16 Tahun 2018 agar mengetahui bahwa PPK tidak lagi dijabat oleh Staf, Kepala Seksi maupun Kepala Sub Bagian melainkan Kepala Bidang,”(Humas&Protokoler)