Perlu ada Penyesuaian Perbup Baru Untuk Memperbaiki Perbup Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pemekaran Kampung

Telukbintunikab.go.id-Dilangsir dari Bintuni,BM — Setelah menghadiri beberapa agenda kegiatan yang begitu padat, Bupati Teluk Bintuni, Ir.Petrus Kasihiw.MT menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan Dirjen Pemdes Kementerian Dalam Negeri terkait 145 kampung pemekaran

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Kepala Bagian Administrasi dan Pemerintahan, Rein Maniagasi. Keduanya berkonsultasi maupun mendengar penjelasan terkait proses sampai diterbitkanya kode desa.

Usai pertemuan, Rein Maniagasi kepada BM menjelaskan, kosultasi ini terkait Peraturan Bupati(Perbup) Nomor 2 Tahun 2009 yang mengakomodir 145 kampung,dimana, sampai tahun 2019 ini progress proses kampung pemekaran dan definitif lewat Perda belum berjalan.

Setelah komunikasikan dengan Pemdes dan sesuai regulasi regulasi aturan terutama Undang Undang Desa Tahun 2014, kami mendapatkan masukan bahwa, perlu lagi ada penyesuaian Peraturan Bupati(Perbup) baru untuk memperbaiki atau mengevaluasi Perbup nomor 2 Tahun 2009 tentang pemekaran kampung.

Nah, setelah penerbitan Perbup ini nantinya, maka akan diusulkan lewat surat Bupati kepada Gubernur. Dan tahapan selanjutnya Gubernur melalui Biro Pemerintahan akan melakukan evaluasi sehingga mengeluarkan register kampung persiapan.

Selanjutnya kata Rein, ada beberapa persyaratan yang harus kami siapkan terkait struktur kelembagaan, jumlah penduduk dan batas wilayah antar desa, khususnya kampung persiapan ini. Dokumen dokumen ini akan disiapkan dan akan di evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi dan Dirjen Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri.

Jika evaluasi kampung dan berkas berkas dokumen dokumen sudah memenuhi syarat maka akan diterbitkan kode desa. Kode Desa inilah yang akan menjadi acuan untuk pemda Teluk Bintuni menerbitkan peraturan daerah sehingga 145 kampung persiapan segera menjadi kampung devinitif.

Perbup untuk kampung persiapan menurut Rein, ditargetkan dalam bulan November ini sudah ada Peraturan Bupati. Dan kode register kampung persiapan dari Gubernur ditargetkan bulan Desember atau awal Januari sudah terbit sehingga menjadi acuan untuk menuju kampung devinitif,”kata Rein

Sementara itu, Kasi Penamaan Desa, Dirjen Pemdes Kementerian Dalam Negeri, Ottoman Rahmadian mengatakan, setelah menelah persiapan pemerintah daerah dan mendengar penyampaian Bupati, maka pemerintah daerah segera menyiapkan aspek aspek dan syarat syarat yang termuat dalam aturan, sehingga pusat akan melihat apakah sudah sesuai dengan aturan yang ada, kalau sudah sesuai maka selanjutnya dipertimbangkan pemberian kode desa.

Ketika ditanya apakah tahun 2020 145 kampung tersebut sudah devinitif?, namun menurutnya, kita akan melihat tahapan tahapan yang dilakukan oleh pemerintah Teluk Bintuni, mulai dari tahapan Perda sampai penyampaian ke Gubernur dan Gubernur menyampaikan ke pusat. Karena menurut aturan, pusat menerbitkan kode desa dalam waktu 15 hari sejak Gubernur menyampaikan dan sesuai aturan.

Kami berharap, pemda segera menyiapkan semua admnistrasi karena ini sudah tertunda sejak lama, tinggal nanti pusat menterjemahkan aspek aspek aturanya,”harap Otoman Rahamadian (Humas&Protokoler)