Al Karim, Manfaat Pelaksanaan RPJMD Adalah Menjadi Basis Kebijakan Perubahan Dokumen RPJMD

Telukbintunikab.go.id-Dilangsir dari Bintuni,BM — Berdasarkan SPPN, tahapan perencanaan Pembangunan terdiri dari empat tahapan,yaitu, penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana

Ke-empat tahapan tersebut merupakan bagian dari fungsi managemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainya.Keempatnya saling melengkapi dan masing masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainya,”kata Al Karim saat memberikan laporan Ketua Panitia pada acara Pembukaan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD 2016 — 2021 Tahun 2019 di Gedung Sanggar Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung di SP 4, Selasa(15/10/2019)

Lebih lanjut menurut Al Karim, perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar, jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik.

Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program program Pembangunan,perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan yang telah disusun dan sebagian telah dilaksanakan.

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah, UU Nomor 26 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Teluk Bintuni. UU Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan Pembangunan nasional. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan daerah.Peraturan Mendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan , pengendalian, evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah.

Tujuan dan manfaat kegiatan. untuk tujuanya kata Al Karim, untuk mengumpulkan dan menganilisis data dan informasi untuk menilai pencapaian kinerja selama tiga tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2016 — 2021. Dan mengidentifikasi permasalahan, kendala dan tantangan selama tiga tahun pelaksanaan RPJMD Kabupaten Teluk Bintuni dan rekomondasi perbaikan implementasi.

Sedangkan manfaat, menjadi basis kebijakan perubahan dokumen RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan UU yang berlaku. Dalam hal ini Permendagri 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa, RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dan yang berikut lagi, menjadi bahan pengambilan kebijakan penguatan prioritas daerah dalam pelaksanaan Pembangunan tahunan daerah, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah,ujar Al Karim

Sementara peserta evaluasi pelaksanaan RPJMD terdiri dari, para asisten dan staf ahli, para Pimpinan OPD, Para Kepala Bagian Setda Teluk Bintuni, para Kepala Distrik dan Para kepala Bidang pada Bappelitbangda Kabupaten Teluk Bintuni(Humas&Protokoler)