Bupati Minta Pejabat Yang Sudah Pensiun Dengan Kerelaan Mengembalikan Aset Bergerak Maupun Tidak Bergerak

Bintuni,BM — Bupati Teluk Bintuni,Ir.Petrus Kasihiw.MT mengatakan, Rapat Koordinasi “gerakan penertiban asset dan optimalisasi pendapatan daerah dan penandatanganan Nota Kesepahaman kerjasama hari ini yang dilakukan di Manokwari sangat baik bagi Kabupaten Teluk Bintuni.

Karena menurut Bupati, dari tahun 2003 — 2019, permasalahan asset perlu di inventarisasi ulang dan perpindahan asset dari Manokwari ke Teluk Bintuni juga banyak yang belum diinterventarisasi dengan baik.

Ada tanah yang sudah dibayarkan oleh Pemda ke pemilik tetapi masih dalam bentuk pelepasan tanah adat. Makanya beberapa waktu lalu telah dilakaukan penandatangan MoU antara BPN dan Pemerintah untuk segera dilakukan sertifikat tanah pemerintah,”kata Bupati kepada wartawan usai rapat kordinasi antara KPK, Gubernur dan para kepala daerah di Manokwari. Rabu (9/10/2019)

Lebih lanjut dikatakan, apalagi saat ini Pemda menghibahkan tanah yang begitu besar kepada instansi vertical. Untuk itu, pemda sampai saat ini terus melakukan proses penataan, sehingga sudah tentu dengan pertemuan hari ini pemda akan kembali menata ulang asset asset yang ada

“Selain itu, juga ada aset bergerak seperti kendaraan yang masih dipegang oleh para pejabat aktif, dimana, satu orang bisa memegang lebih dari satu kendaraan, ini mengakibatkan pejabat lain tidak mendapatkan kendaraan,”

Ada juga para pejabat yang sudah pensiun namun tidak mengembalikan kendaraan tersebut akan tetapi ada juga asset yang telah dihapus tetapi harus mengikuti aturan yang ada.Kalau ada yang ingin memiliki, maka harus meyelesaikan biaya administrasi seperti yang tercantum dalam ketentuan.

Terkait rumah rumah dinas yang masih ditempati para pejabat pensiunan, saya pikir ini adalah ketentuan, jadi semua harus patuh. Apalagi komitmen KPK dalam membantu pembenahan asset asset Negara saat ini tengah dijalankan

Makanya tidak ada toleransinya, barang milik Negara, ya harus dikembalikan karena itu adalah milik Negara.

Di erah saya saja sekitar 20 pejabat yang sudah pensiun, ada yang masih menempati rumah dinas, bahkan kendaraan masih di bawah. Sebenarnya sebelum pertemuan hari ini kami sudah menyurati agar dengan kerelaan bisa menyerahkan, namun kami tidak mengunakan kekuasaan untuk penarikan asset tetapi dengan persuasif, agar asset bergerak dan tidak bergerak segera dikembalikan,”tutup Bupati(Humas&Protokoler)