Bupati Hadiri Rakoor Pembenahan Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial antara KPK, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Para Kepala Daerah SePapua Barat di Manokwari

Bintuni,BM — Bupati Teluk Bintuni,Ir.Petrus Kasihiw.MT mengungkapkan, selama ini kita hanya mengetahui jumlah orang miskin tetapi tidak mengetahui lebih jauh kenapa mereka miskin.

Orang Papua memliki Sumber Daya Alam(SDA) yang banyak, lalu pertanyaanya kenapa mereka miskin?. Sehingga kalau hanya melakukan program sistem penangulangan secara tidak konperensif, maka tidak akan ada sasaran yang jelas.

Hal ini dikatakan Bupati saat menyampaikan pertanyaan dan masukan dalam Rapat Koordinasi Pembenahan Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Data Penerima Bantuan Sosial antara KPK, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Kapusdatin,Gubernur Papua Barat dan para Kepala Daerah sePapua Barat. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan komitmen dan rencana aksi pembenahan basis data terpadu kesejahteraan social di manokwari, Selasa (8/10/2029)

Lanjut Bupati, untuk itu, kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur, DPRD dan MRP dalam menetapkan beberapa Perdasus. Dan dari Perdasus Perdasus tersebut, salah satunya adalah dana bagi hasil migas bagi daerah penghasil.Karena menurut saya, Perdasus dana bagis hasil migas ini memiliki nilai otsus dari dana otsus. Alasanya, dana otsus dikelola oleh pemerintah dan masyarakat hanya penerima manfaat. Tetapi kalau DBH Migas, dikelola langsung oleh masyarakat adat.

Mereka yang memiliki hasil gas, maka sepantasnya masyarakat yang mengelolanya, tingal pemerintah yang membantu terkait tatakelola pertangungjawabanya. Nah, itu baru bisa menghapus kemiskinan dalam tempo cepat. Untuk itu, sepanjang polah konfensional terus dilakukan, maka kemiskinan akan turun satu digit setiap tahun.

“Kadang orang melihat OAP menerima pembayaran hak ulayat sampai bermiliar miliar tetapi kenapda tidak kaya?, karena yang diterima oleh mereka adalah komunitas, bukan satu orang yang menerima, sehingga ketika ada pembayaran hak ulayat, maka akan dibagi kepada semua yang memiliki tanah tersebut, makanya mereka tidak kaya kaya.

Untuk itu sekali lagi konsepnya adalah, kita harus mengetahui duluh kenapa ada masyarakat miskin, sehingga bisa mengambil langkah. Kalau cuman bagi bagi jatah, maka sampai kapanpun kita tidak bisa merubah mereka.

Namun disisi lain saya sangat setujuh falidasi dan di abdet harus terus, sehingga menemukan berapa banyak orang Papua yang dikategorikan sebagai miskin.

Kedepan saya berharap,ada aturan atau Perdasus yang mengatur lebih jelas terkait pengelolaan SDA. Karena Sumber Daya Alam adalah milik mereka sehingga harus diberikan hak yang lebih agar mereka sendiri yang mengelolanya. Dengan cara itulah mereka akan terhindar dari kemiskinan,”harap Bupati(Humas&Protokoler)