PKS Memerlukan Program Penanganan Komprehensif Dan Upaya Pelayanan Serta Rehabilitasi


Diposting: 2014-08-14

Bintuni, Kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial (PKS) di Indonesia dan Kabupaten Teluk Bintuni secara khusus yang dalam kenyataan mengandung implikasi-implikasi yang luas. Dan permasalahan sosial dimaksud antara lain adalah (1). wanita tuna susila, (2). lanjut usia, (3). penyandang cacat, (4). anak terlantar dan permasalahan sosial lainnya. Sehingga memerlukan kebijakan atau program-program penanganan yang komprehensif maupun upaya pelayanan dan rehabilitasi.

Menurut data pada Dinas Sosial Budaya dan Pariwisata Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012-2013 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial antara lain, wanita tuna susila sebanyak 100 orang, penyandang cacat berjumlah 645 orang, lanjut usia terdapat 230 orang, anak terlantar berjumlah 355 orang. “Berdasarkan data-data tersebut dan dengan semakin banyaknya permasalahan kesejahteraan sosial lainnya yang luas dan menyebar beserta dengan kadar intensitas tertentu memerlukan penanganan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Budaya  dan Pariwisata dengan kegiatan-kegiatan dan peran serta pekerja sosial di dalam kesatuan arah dan kesatuan panduan untuk problem solution,” ujar Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pemerintahan, Izaac Laukoun, SH, MH saat membacakan sambutan Bupati Teluk Bintuni dalam acara Diklat Peningkatan SDM Bagi TKSM dan Pekerja Sosial serta Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial yang berlangsung selama dua hari yaitu tanggal, 20 dan 21 Mei 2014 di Steenkool Hotel Bintuni.

Bupati menekankan bahwa dalam konteks itulah diperlukan hubungan timbal balik antara usaha-usaha pemerintah dan usaha-usaha masyarakat secara berswadaya dalam melancarkan laju pembangunan bidang kesejahteraan sosial dengan melibatkan profesi pekerjaan sosial. “Sesuai UU No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial secara umum mengatur ruang lingkup tugas pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial dalam menentukan garis kebijakan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta rasa tanggung jawab sosial masyarakat,” ujar Bupati. [muris, Tabura Pos].



Peta Situs | Kontak | Webmail
© Copyright Pemda Teluk Bintuni 2013. All Right Reserved
Kompleks Perkantoran Bupati, Jl. Bintuni - Manokwari, Distrik Manimeri
e-mail: info@telukbintunikab.go.id