DIAWALI DENGAN APARATUR


Diposting: 2009-02-04 23:11:37

Dibawah komando bupati baru, Pemda Teluk Bintuni tak ingin menyibukkan diri dengan menangani segala urusan secara terpusat atau sentralisasi. Untuk itu ketika Alfons terpilih sebagai Bupati Teluk Bintuni periode 2005-2010, saat itu pula ia mencanangkan program [i]district mainstreaming[/i] (pengarus-utamaan kecamatan). Sebuah langkah taktis untuk menjabarkan otonomi khusus di Papua dengan meletakkan desentralisasi di tingkat kecamatan. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan itu tidak sebatas urusan pelayanan publik, tapi juga pemberian pengelolaan keuangan yang cukup besar untuk kecamatan-kecamatan. Dengan pelimpahan itu, Pemkab Teluk Bintuni berharap titik tumbuh perekonomian dan pelayanan publik di tingkat kecamatan itu bisa lebih tepat, benar dan lebih menguntungkan masyarakat. Salah satu pertimbangannya, konsentrasi masyarakat yang ada di wilayah seperti itu, bukan di ibukota kabupaten. Kalau pola-pola yang kita hadapi sekarang kan desentralisasi baru diletakkan di tingkat kabupaten. Kami mencoba tahun ini yang kita sebut dengan [b]district mainstreaming[/b]. Pemberdayaan kecamatan dan kampung. Di wilayah kami, tercatat ada 10 kecamatan dan 97 kampung (desa)?, kata Alfons. Perkembangan pembangunan dan titik tumbuh ekonomi rakyat akan sangat lambat jika desentralisasi tidak diletakkan di distrik terutama karena soal geografis dan akses transportasi yang sangat lemah di Papua dan Irian Jaya barat pada umumnya.

Wim Fimbay, Asisten I kabupaten Teluk Bintuni, yang membidangi pemerintahan menambahkan, dengan desentralisasi tadi, Pemkab Teluk Bintuni mencoba memangkas birokrasi. Sebab, selama ini sebagian urusan yang semestinya bisa diselesaikan di tingkat distrik, harus ditangani kabupaten. Sekarang kalau urusannya cukup ditangani di tingkat kampung atau kecamatan, tidak perlu lagi ke kabupaten. Dengan begitu, rentang kendalinya menjadi pendek. Hanya memang, pemberian kewenangan ke distrik ini tidak sama antar distrik. Karena ada kriterianya. Pertama, sangat bergantung pada jangkauan jarak dari kabupaten ke distrik. Kedua, junlah penduduk menjadi ukuran dimana pemberian kewenangan tidak sama antar distrik. Ada distrik yang lebih besar karena ia punya jangkauan yang lebih luas. Untuk itu, kita siapkan petunjuk teknisnya untuk para kepala distrik. Dan mereka perlu melakukan sosialisasi. Sejalan dengan itu kami juga akan mengevaluasi pelaksanaan desentralisasi ini agar sesuai dengan target dan sasaran yang kita harapkan, ? kata Wim.

Soal tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance), bupati Alfons menegaskan, pihaknya akan menerapkan acuan yang telah dikembangkan Bappenas, yakni ada 14 poin yang menjadi indikator pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Persis sama, tinggal penjabarannya di lapangan seperti apa. ?Tapi yang menjadi titik acuan kami sebagai kepala daerah di Bintuni, semuanya ini harus kita mulai dari aparatur dulu,? tegasnya. Sebagai konsekwensi dari penerapan tata kelola pemerintahan seperti itu, penataan jabatan kembali pada posisinya sesuai dengan prinsip: The [i]Right Man The Right Place[/i], menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Selain itu, ada juga ketegasan-ketegasan yang terkait dengan persoalan disiplin yang selama ini menjadi kelemahan-kelemahan dasar. Pada tahap berikutnya, ada rencana unutk menerapkan konsep [i]One Stop Service[/i] untuk pelayanan publik. Kalau bisa dipercepat kenapa harus diperlambat,? kata bupati.



Peta Situs | Kontak | Webmail
© Copyright Pemda Teluk Bintuni 2013. All Right Reserved
Kompleks Perkantoran Bupati, Jl. Bintuni - Manokwari, Distrik Manimeri
e-mail: info@telukbintunikab.go.id