VISI DAN MISI
"MENUJU BINTUNI BARU"

Bersama Rakyat Menuju Bintuni Baru, dengan KASIH, JUJUR, AMANAH dan KECERDASAN

Latar Belakang

  • Amanat UU 32 / 2004 dan PP 6/2005
  • Dibangun melalui dialog intensif bersama rakyat --- dijadikan sebagai AMANAH yang disatukan dengan Cara Pandang Kandidat, terhadap Prospektif Bintuni ke depan
  • Komitmen Politik dan Moral terhadap Rakyat di Teluk Bintuni

VISI

Terwujudnya Kabupaten Teluk Bintuni yang damai, maju, sejahtera, demokratis dan tangguh serta berdaya saing diatas landasan cinta kasih, kejujuran, keadilan dan kerja keras.

Interpretasi VISI

Visi tsb harus diinterpretasikan bahwa pada tahun 2010, akan tercipta landasan pemerintahan dan kualitas masyarakat Teluk Bintuni yang tangguh didukung oleh ekonomi daerah yang handal sebagai fondasi yang utuh sehingga terjadi percepatan pembangunan yang bersinergi pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan.

MISI

  • Untuk mewujudkan Teluk Bintuni yang Aman, damai, tangguh, dan berdaya saing dimasa depan maka, diperlukan 5 target utama sebagai misi yang harus dicapai.
  • Ke 5 misi ini, didasarkan potensi lokal dan kekuatan utama di Kabupaten Teluk Bintuni serta potensi pengembangan kota dan masyarakat Teluk BIntuni yang maju dimasa depan.

Misi 1.

Mewujudkan SUMBER DAYA MANUSIA Teluk Bintuni yang lebih bertakwa dan lebih berkualitas.

Misi 2

Mewujudkan INFRASTRUKTUR PEMERINTAHAN dan INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK yang kokoh, adaptif yang berorientasi pada kepuasan pelayanan masyarakat (community satisfaction).

Misi 3

Mewujudkan PEMERINTAHAN YANG BAIK dan BERSIH (good and clean governance), DEMOKRATIS, AMAN, DAMAI DAN PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM.

Misi 4

Mewujudkan PEREKONOMIAN DAERAH dan IKLIM INVENTASI serta USAHA yang tangguh dan unggul.

Misi 5

Mewujudkan pengelolaan SUMBER DAYA ALAM (Natural Resources) dan LINGKUNGAN HIDUP secara bijaksana dan bertanggung jawab yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

II. N I L A I

Untuk menjamin tercapainya 5 misi terdapat 9 nilai (value) utama yang harus dimiliki oleh Aparatur dan Rakyat sebagai JATI DIRI dan ETIK MORAL yang melandasi pelaksanaan fungsi pemerintahan; pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (Development), dan Sikap dan Partisipasi Rakyat terhadap Pembangunan.

1. Cinta Kasih
  • KASIH merupakan etika moral utama yang harus dimiliki dan diterapkan oleh Aparatur Pemerintahan.
  • Cerminan Pemerintah sebagai PELAYAN bagi masyarakat, yang akan menyayangi seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni, tanpa memandang perbedaan.
  • Kepentingan rakyat menjadi orientasi utama pelaksanaan tugas.

2. Keadilan

  • Nilai Keadilan menjamin pembangunan yang lebih merata.
  • Masyarakat kota dan Pedesaan mempunyai hak yang sama terhadap kebutuhan pelayanan.
  • Terciptanya akses yang sama dan lebar yang memungkinkan terbentuknya partisipasi dan perkuatan potensi masyarakat dalam pembangunan.
  • Penempatan Hak Adat dan Budaya pada peran dan posisi yang sesuai dengan perkembangan.

3. Transparansi

  • Pemerintah dalam menjalankan tugasnya akan menganut prinsip keterbukaan dan kepercayaan yang tinggi kepada masyarakat.
  • Informasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas dan Kinerja patut diketahui dan diawasi oleh Rakyat.

4. Demokratis

  • Pemerintah akan memberikan ruang gerak yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, ide atau gagasan tentang pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni.
  • Kontrol sosial masyarakat dalam bentuk kritikan konstruktif dan bertanggung jawab akan dihargai sebagai partisipasi dan dijadikan sebagai potensi kekuatan kemitraan rakyat.
  • Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan akan dibangun diatas landasan kebutuhan masyarakat dan ditujukan seutuhnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

5. Efektif dan efisien

  • Pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembangunan akan menganut nilai efektif dan efisien dalam mencapai target, sasaran dan tujuan.
  • Prioritas diarahkan pada pelayanan yang bersifat publik untuk kepentingan masyarakat banyak dan yang memberi manfaat langsung pada masyarakat.

6. Komunikatif

  • Pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya secara berkala akan membangun dialog kerakyatan untuk mendapatkan input (masukan) mengenai kebutuhan, permasalahan, ide dan gagasan.

7. Kemitraan

  • Pemerintah dalam menjalankan misi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan akan menganut pola kemitraan baik antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan pengusaha dan dunia usaha, pemerintah dengan generasi muda dan intelektual, dan seluruh elemen masyarakat.

8. Sensisitif dan Responsif

  • Dengan nilai ini Pemerintah akan peka emahami perkembangan kebutuhan masyarakat, keluhan masyarakat dan permasalahan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni.
  • Sikap Responsif akan menjadi bagian dari prinsip pelayanan yang dibakukan.

9. Kerja Keras

  • Dengan nilai ini seluruh aparat Pemerintahan akan secara sungguh-sungguh mencurahkan waktu, pemikiran, tenaga dan p erhatiannya dalam menjalankan fungsi-fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.
  • Orientasi bekerja difokuskan pada pelayanan kepentingan masyarakat dan kepentingan kepuasan pelayanan masyarakat (community satisfaction)

III. KEBIJAKAN

A. KEBIJAKAN UMUM

  1. Memastikan Kabupaten Teluk Bintuni kedepan sebagai Kabupaten yang berkembang atas konsensus, kesetaraan dan permasalahan.
  2. Memastikan kehidupan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang lebih aman, lebih damai dan lebih sejahtera.
  3. Memastikan berjalannya sistem pemerintahan dan proses pembangunan berlangsung dengan penerapan prinsip pemerintahan yang bersih dan baik.
  4. Memastikan berjalannya sistem kemasyarakatan dan sistem demokrasi.
  5. Memastikan terwujudnya Pelayanan Publik dan pemberdayaan masyarakat yang lebih baik.

B. KEBIJAKAN KHUSUS

  • Memastikan Teluk Bintuni di bangun dan berkembang sebagai kota yang tertib dan indah
  • Memastikan Secara gradual terjadi penurunan Tingkat Kemiskinan, dan Pemenuhunan kebutuhan hidup mendasar termasuk kebutuhan Perumahan Rakyat yang lebih layak

IV. STRATEGI

  • Jangka Pendek
  • Responsif
  • Pemulihan Kepercayaan
  • Pemulihan Masalah

2. Jangka Menengah dan Panjang

  • Investatif
  • Potensi Peningkatan Ekonomi
  • Potensi Kenyamanan Rakyat

V. STRATEGI UTAMA

  1. Desentralisasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pembangunan Masyarakat, dengan fokus pada desentralisasi pembangunan yang berdampak pada peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
  2. Perkuatan Aspek Legislasi & Konsistensi Penerapan Hukum dan Demokrasi
  3. Peningkatan Profesionalisme melalui Penataan dan Perkuatan Sistim, tata nilai dan Infrastruktur Pemerintahan yang Baik dan Bersih, yang berorientasi pada kepuasan pelayanan Masyarakat
  4. Peningkatan dan Perkuatan KEMITRAAN yang Sehat antara Pemeritahan dan Stakeholder, termasuk kemitraan bersama Adat dan Agama.
  5. Peningkatan dan Perkuatan Ekonomi Mikro, melalui penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.
  6. Peningkatan Ekonomi Makro melalui penataan iklim invetasi dan iklim usaha yang mengandalkan pemanfataan dan pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan Lingkungan.
  7. Penataan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Pembangunan berpola pola kawasan
  8. Pengentasan Kemiskinan, dan Perumahan rakyat

VI. PROGRAM KERJA

1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang bertaqwa, berkualitas dan berdaya saing

  1. Upaya Peningkatan Kualitas Ketaqwaan
  2. Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan
  3. Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan

a. Ketaqwaan :

  • Pemerataan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ibadah
  • Peningkatan kerjasama dengan tokoh-tokoh agama dan lembaga keagamaan.

b. Pendidikan

  • Penyediaan Sarana Pendidikan Pra Sekolah.
  • Perluasan akses melalui Penyediaan Sarana dan Prarasana Pendidikan yang berkualitas dan adaptif dengan budaya dengan memperhatikan aspek geografis.
  • Penerapan sistim pendidikan berpola asrama.
  • Penerapan muatan lokal berbasis kebutuhan daerah.
  • Peningkatan Kualitas dan kuantitas Guru.
  • Peningkatan Kesejahteraan Guru.
  • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengembangan Potensi Seni dan Budaya.

c. Kesehatan

  • Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Dasar
    • Perluasan titik pelayanan dan peningkatan Kualitas Puskesmas dan Satelit Puskesmas
    • Penataan sistim kesehatan masyarakat ( Puskesmas Mandiri, Intergrasi PUSTU-BIDES, POS OBAT DESA, Kader Kesehatan
    • Penataan dan Perkuatan bidan di desa
    • Peningkatan Kesejateraan tenaga Medis, dan Paramedis
  • Penyediaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (RUmah Sakit ) yang berkualitas
  • Peningkatan Kemitraan bersama stakeholder.
  • Pengembangan sistem asuransi Kesehatan.
  • Legislasi dan Konsistensi Penegakan Supremasi Hukum dan Demokrasi
    • Penyediaan berbagai perangkat Peraturan Daerah disemua bidang pemerintahan, pembangunan dan pengembangan masyarakat
    • Peningkatan Kesadaran Hukum
    • Peningkatan Kemitraan
    • Pemberantasan Korupsi
    • Perkuatan Lembaga Adat dan Hukum Adat :

hak ulayat, hak atas tanah dan hak-hak adat.

  • Profesionalisme
  • Penataan SISTEM Pemerintahan yang berbasis pemerintahan yang baik dan bersih
    • Penerapan : Transparansi , Akuntabilitas , Displin, Jujur, Adil dan Bekerja keras
    • Penerapan Anggaran berbasis Kinerja
    • Penerapan pola orientasi kepuasan pelayanan (community safisfaction)
  • Penataan dan Perkuatan Kualitas INFRASTRUKTUR Pemerintahan.
    • Pola Perkantoran yang efisien dan efektif
    • Perkuatan Sarana Prasarana pemerintahan distrik dan kampung
  • Infrastruktur Publik
  • Penataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Publik :
    • Penerangan dan Air Bersih
    • Jalan-Jembatan, Dermaga-Pelabuhan Udara, Irigasi, Komunikasi dan Informasi.
    • Peningkatan Pasar, Pusat Perdagangan, Tempat Usaha Pedagang Kecil , Perbankan.
    • Sarana Olahraga , Kesenian dan Kebudayaan
    • Tempat Keramaian rakyat
  • Kualitas Aparatur
  • Penataaan dan Peningkatan Kualitas Aparatur
    • Kualitas Penerimaan Pegawai
    • Penerapan Fit and Proper Test / Analisis jabatan
    • Pendidikan Aparatur
  • Peningkatan Kesejahteraan Aparatur
  • Desentralisasi
  • Penataan Pemekaran wilayah pemerintahan Distrik dan Kampung
  • Penguatan kewenangan Distrik dan Kampung sebagai pembina, pelaksana dan pengawas pembangunan
    • Pembagian Dana yang Optimal bagi Distrik dan Kampung yg memungkinkan pelaksanaan pemerintahan secara tuntas.

4. Kemitraan

  • Membangun jejaring kerjasama diberbagai bidang dengan pihak Mitra.
  • Pemanfaatan potensi dan Pengembangan Iklim yang kondusif terhadap Peran Swasta dan Pihak lain dalam pembangunan.
  • Meningkatkan Peran Mitra yang potensial untuk Percepatan Pembangunan, sehingga tidak bersandar pada dana Pemerintah.
  • Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Adat dan Lembaga Keagamaan dalam Pembangunan

5. Ekonomi Kerakyatan

  • Penguatan Usaha Ekonomi Kerakyatan yang berbasis potensi lokal
    • Kredit
    • Subsidi
  • Peningkatan Produksi Pertanian, Kehutanan , Perikanan, Perkebunan, industri kecil.
    • Intensifikasi dan ekstesifikasi produksi padi
    • Pewilayahan komoditas unggulan
    • Penyediaan BLK Industri kecil , BLPP
  • Penyiapan Pasar Hasil Produksi Rakyat
  • Peningkatan Kualitas Hasil Produksi Rakyat
  • Pengembangan aktivitas ekonomi kelautan dan kawasan pesisir
  • Peningkatan kualitas kesejahteraan Petani, Nelayan, Buruh
  • Peningkatan Akses Permodalan bagi Petani, Nelayan dan buruh
  • Kemitraan pengusaha kecil, menengah, besar (pola asuh)

Menjamin keberpihakan pemerintah terhadap usaha kecil dan menengah

6. Ekonomi Makro

  • Peningkatan iklim usaha dan investasi
    • Keamanan
    • Kepastian hukum
  • Penciptaan Lapangan Kerja atas investasi yang strategis.
    • Pengembangan Usaha Mandiri Produktif
    • BUMD yang potensial
  • Penciptaan investasi yang berwawasan lingkungan

7. Pengembangan Kawasan Perkotaan

  • Penataan Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang
  • Pengembangan dengan pola kawasan

8. Pengentasan Kemiskinan

  • Pola Perumahan Rakyat
  • Upaya Sosial Partisipatif

VII. PROGRAM STRATEGIS

(Lima Sukses Menuju Bintuni Baru)

Mengacu pada kondisi riil daerah dan kondisi riil masyarakat serta memperhatikan berbagai aspirasi yang ditangkap dari dialog kerakyatan dalam berbagai kesempatan. Visi misi yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun di Kabupaten Teluk Bintuni, memuat 5 (lima) program strategis yang disebut lima sukses menuju bintuni baru sebagai berikut :

  • Pengembangan Sumber Daya Manusia.
  • Pengembangan Ekonomi Kerakyatan.
  • penataan sistim pemeritahan yang bersih dan baik Peningkatan kualitas dan kuantitas infra struktur, dan
  • Peningkatan Pelayanan Publik esensial dan penguatan masyarakat.
  • Peningkatan Perekonomian Daerah, Investasi dan kesempatan kerja.

Salam Perdamaian
Ya … Abba … Ya Bapa,
Kami Serahkan Masa Depan Teluk Bintuni Kepada KuasaMu,
Kami ini AnakMu ,
Pakailah Kami sesuai dengan RencanaMU




Peta Situs | Kontak | Webmail
© Copyright Pemda Teluk Bintuni 2013. All Right Reserved
Kompleks Perkantoran Bupati, Jl. Bintuni - Manokwari, Distrik Manimeri
e-mail: info@telukbintunikab.go.id