PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
RENCANA STRATEGIS

ARAH KIBIJAKAN UMUM (AKU) PEMKAB. TELUK BINTUNI

BINTUNI BARU

  • FISIK >> Bintuni menjadi KOTA yg BAIK
      • Teratur
      • Nyaman/ Aman / ramah lingk.
      • Kondusif untuk investasi , ekonomi dan bisnis (ekonomi daerah tangguh)
  • SDM >> Masyarakat yang Tangguh
      • Pendidikan
      • Kesehatan
      • Ekonomi kerakyatan
  • PEMERINTAH >>
      • Profesional
      • Clean and Good Governance

Isu sentral Arah Kebijakan

Komponen Pemerintahan

  1. Komponen Kualitas SDM dan Kesejahteraan Rakyat
  2. Komponen Infrastruktur Publik
  3. Komponen Perekonomian Makro dan Mikro Finance
  4. Komponen Adat dan Kebudayaan

STRATEGI PENUNTASAN KETERTINGGALAN MENUJU TELUK BINTUNI BARU

ARAH KEBIJAKAN

Main stream utama Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dititik beratkan pada orientasi penuntasan ketertinggalan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara komprehesif, terpadu dan berkelanjutan.

  • Arah dan Kebijakan Umum Penuntasan ketertinggalan ditempuh melalui pendekatan :
    • Keberpihakan
    • Percepatan
    • Pemberdayaan Masyarakat

Arah Kebijakan 1

Pembangunan Daerah diarahkan seoptimal mungkin untuk mendapatkan PEMERATAAN KUALITAS HIDUP dan KEBERDAYAAN MASAYRAKAT .

Arah Kebijakan penjabaran …

Pemerataan Kualitas Hidup dan Kualitas kesejateran difokuskan pada Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat terhadap ;

      • Pendidikan yg layak dan berkualitas
      • Kesehatan yg cukup dan berkualitas
      • Kesempatan kerja yg cukup dan berkualitas
      • Perumahan yg layak dan berkualitas
      • Pengakuan dan Perkuatan Komunitas Adat

Arah Kebijakan penjabaran

Arah Keberdayaan Masyarakat ditempuh dengan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan dan kapasitas kemandirian masyarakat, perkuatan organisasi sosial –ekonomi masyarakat sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan yang setara dengan masyarakat Indonesia lainnya, dan bukan menjadi objek pembangunan dan tidak menjadi beban pembangunan

Arah Kebijakan 2)

Pembangunan diarahkan untuk mengurangi KESENJANGAN antar wilayah dan antar golongan pendapatan

  • Pengurangan kesenjangan ditempuh melalui kebijakan desentralisasi pemerintahan dan perkuatan keuangan distrik dan kampung, dan secara bersamaan menerapkan pola pengembangan wilayah strategis sesuai potensi perekonomian wilayah, pemerataan jaringan infrastruktur antar kota – distrik – kampung sebagai upaya pemutusan isolasi, revitalisasi potensi pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, serta percepatan pembangunan desa dan distrik tertinggal ( bantuan khusus percepatan)

Arah Kebijakan 3)

Kebijakan Makro Ekonomi dan Mikrofinansial diarahkan untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah, melalui optimalisasi penerimaan asli daerah yang didukung regulasi daerah , perkuatan penerimaan lain yang syah melalui kebijakan pemerintah wirausaha (BUMD) sektor potensial, perluasan kesempatan kerja, kebijakan kemudahan investasi, dampak ekonomi tidak langsung dari eksitensi BP Tangguh, Pertambangan Minyak, Pengusahaan Hutan, Perikanan dan Kelautan.

Kebijakan mikrofinansial, ditujukan bagi pelaku usaha kecil yang menjamin terdorongnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui keberpihakan, fasilitasi, perkuatan kapasitas modal dan kemampuan usaha, pada sektor-sektor potensial dimasing-masing wilayah, dengan tetap mencermati pendekatan yang adaptif terhadap budaya dan perilaku masyarakat setempat.

Arah Kebijakan 4)

Pengembangan kualitas SDM, diarahkan pada pemenuhan aspek PEMERATAAN dan Peningkatan KUALITAS hak dasar masyarakat terhadap Pendidikan, Kesehatan dan Kesempatan Kerja.

Arah Kebijakan Penjabaran

Pengembangan model pendidikan pola asrama, pemanfaatan teknologi, sekolah unggulan dibeberapa wilayah strategis dijadikan prioritas arah pengembangan

  • Pengembangan Kemampuan Khusus Bahasa dan Informatika, pasca pendidikan menengah merupakan prioritas jangka menengah yang mencirikan kekhususan luaran Pendidikan Teluk Bintuni.
  • Pengembangan pendidikan non formal diarahkan pada peningkatan ketrampilan khusus terkait potensi daerah melalui BLK

Arah Kebijakan

Pelayanan Kesehatan diarahkan pada upaya Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar seluruh masyarakat tanpa memandang geografis dan status wilayah.

  1. Peningkatan kualitas pelayanan didaerah sulit ditingkatkan menjadi Puskesmas mandiri, pada setiap distrik dan atau kampung yang secara geografis yang tidak memungkinkan akses yang cepat ke pusat pelayanan komprehensif

Arah dan Kebijakan lanjutan

Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Pustu diarahkan untuk mengedapankan aspek promotif preventif yang berorientasi pada pelayanan kesehatan masyarakat bukan pelayanan kesehatan perorangan

Pelayanan Kesehatan Hospital diarahkan sebagai upaya rujukan kesehatan dasar dan sekunder dari polindes/pustu/puskesmas/bp yang bersifat selektif, termasuk memperhitungkan kebutuhan pelayanan kesehatan mitra potensial BP Tangguh dan mitra potensial lainnya.

Arah Kebijakan 5)

Pembangunan diarahkan dengan memperhatikan Keserasian Pemanfaatan Ruang dan Pewilayahan Pemukinan, Pewilayahan Bisnis dan Industri dan secara sungguh memperhitungakan aspek dukungan lingkungan yang menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup

Arah Kebijakan 6)

Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Lingkungan Pemukiman diarahkan dengan membangun image citra kota Bintuni sebagai ibukota yang bersih, teratur, tertib-aman, ramah lingkungan dan memiliki ketangguhan ekonomi.

  • Pengembangan Kawasan perkotaan dikembangkan secara merata, timur-barat maupun utara, sehingga tidak terjadi pemusatan konsentrasi pertumbumbuhan.

Arah Kebijakan 7)

  • PENGUATAN KEPEMERINTAHAN DAERAH diarahkan pada perkuatan kapasitas organisasi Pemkab dalam pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat , yang mengedapankan transparansi dan akutabilitas melalui profesionalisme serta mendorong peran kemitraan bersama usaha swasta dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi, kemasyarakatan dan penyediaan pelayanan publik

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Kabupaten Teluk Bintuni

DALAM KERANGKA KONDOLIDASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TA.2006

Pendahuluan

  • Perencanaan Pembangunan Daerah Merupakan suatu proses Aktualisasi dan sistimatisasi kebutuhan dari semua unsur pembangunan yang ditujukan untuk melakukan PERUBAHAN kearah yg lebih terutama untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat
  • Musrenbang mrpkan salah satu wadah sinkronisasi kebutuhan pembangunan yg dianuti saat ini.
  • Jika dilakukan dengan tepat dan efektif, maka dapat cukup menjamin bahwa diatas kertas arah pembangunan telah TEPAT sasaran.

Filosofi Dasar

  • Perencanaan mrpk suatu kesatuan siklus yang terdiri atas : Planing-Implementation dan Evaluation.
  • Perencanaan yg baik jika à “ Masalah diselesaikan” / Masalah di reduksi
  • Perencanaan yg baik sesuai dengan APA yang di BUTUHKAN (Need) rakyat bukan apa yg di INGINKAN (Demand) rakyat
  • Need : biasanya merupakan Hak Dasar yang general (Public Goods)
  • Demand : bersifat kebutuhan sekunder -tersier dan privat. Bukan kebutuhan dasar.

Perencanaan yang baik HARUS dapat jeli membedakan ini

Keputusan yg POPULER tidak selalu BIJAK dan yg Bijaksana tidak selalu Populer

POKOK-POKOK PERMASALAHAN

WARISAN YG HARUS DITUNTASKAN

  • Masih terdapatnya sisa permasalahan pembangunan dan dinamika perkembangan sosial-politik yang terjadi, khususnya terkait dengan perubahan tatanan pemerintahan . Hal tersebut hingga kini masih berdampak pada kinerja pembangunan scr menyeluruh serta berpengaruh terhadap ruang gerak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengembangan kemasyarakatan.

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Adanya REALITA bahwa Pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni saat ini masih dihadapkan pada (1) proses pembenahan dan pengembangan infrastruktur kantor pemerintahan, (2) belum lengkapnya regulasi dan instrumen kerja, serta (3) terbatasnya kapasitas SDM aparatur untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Provinsi yang layak dan memadai

PEMENUHAN HAK DASAR RAKYAT

Masih terdapat kesenjangan yang cukup bermakna terhadap pemenuhan hak adat dan ulayat kelompok masyarakat tertentu, sebagai dampak tidak tuntasnya penjabaran operasional UU Otsus Papua

  • Masih terdapat perbedaan dan pemahaman cara penyelesaian antara Pemerintah dan masyarakat terkait dengan penerapan nilai adat, nilai hukum (universal value), dan peran pemerintahan daerah, serta tuntutan pembangunan dan wawasan kebangsaan, yang dikuatirkan dapat menjadi pemicu lambannya proses pembangunan bahkan kontraproduktif terhadap tujuan pembangunan.

PEMENUHAN HAK DASAR ATAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Masih rendahnya KUALITAS HIDUP RAKYAT Teluk Bintuni dan Kualitas SDM Akibat tidak terpenuhinya HAK DASAR yang cukup dan berkualitas atas Kebutuhan Pendidikan, Kebutuhan Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Hidup Lainnya

  • Belum sinkronnya kebijakan dan strategi pegembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan karakteristik lokal.

PEMENUHAN HAK DASAR PERUMAHAN DAN RASA AMAN

  • Masih sangat besar masyarakat yang tinggal pada rumah yang tidak layak, jauh dari aspek lingkungan yang sehat,
  • Masih cukup besarnya perasaan tidak aman dan ketentraman terutama terhadap aspek permasalahan adat dan dampak alkohol di masyarakat

EKONOMI KERAKYATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

  • Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi Rakyat yang mengakibatkan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan memunculkan berbagai masalah sosial yang mendasar
  • Keterbatasan dukungan infrastruktur , Transportasi, kelistrikan, pelayanan air minum informatika, perumahan, penyehatan lingkungan

EKONOMI KERAKYATAN DAN PEMERATAAN TITIK TUMBUH EKONOMI

  • Terdapatnya kesenjangan ekonomi dan potensi ekonomi kerakyatan yang cukup lebar antar wilayah.
  • Aspek pemerataan titik tumbuh ekonomi dan belum tercipta yang berdampak pada besarnya angka ketergantungan ekonomi pada kelompok usia produktif disebagian besar kampung dan gap antar golongan pendapatan makin lebar

EKONOMI KERAKYATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

  • Besarnya harapan masyarakat akan perlunya pemberdayaan ekonomi daerah dan khususnya ekonomi rakyat yang bertumpu pada realita kondisi dan karakteristik sosio-ekonomi masyarakat. Potensi lokal yang melimpah tidak tergarap secara optimal shg belum memberikan peningkatan ekonomi rakyat
  • Besarnya harapan masyarakat lokal terhadap pemanfaatan sumber daya alam kayu dan perikanan secara optimal yang merupakan tumpuan utama ekonomi keluarga dan masyarakat krn terbatasnya kapasitas dan alternatif sumber penghasilan lainnya.

KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

  • Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Teluk Bintuni, yang disebabkan oleh :
      • rendahnya pemerataan akses dan Mutu Pendidikan bagi seluruh warga,
      • Rendahnya derajat kesehatan masyarakat dan status gizi masyarakat
      • Rendahnya kesejahteraan sosial

KESENJANGAN PEMBANGUNAN

Kesenjangan Pembangunan antar daerah masih sangat lebar, kesenjangan antar distrik dan kampung atau antar kampung dan kampung lainnya,

  • Kesenjangan terutama disebabkan oleh investasi ekonomi dan pembangunan infrasturktur yang cenderung terkonsentrasi pada daerah perkotaan sehingga daerah kota mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sedangkan wilayah kecamatan dan kampung relatif tertinggal.
  • Kesenjangan yang terjadi meliputi hampir keseluruhan aspek ketertinggalan al:
    • Perekonomian / ekonomi masyarakat
    • SDM
    • Prasarana Infrastruktur
    • Kemampuan keuangan lokal
    • Aksesibilitas : terutama pendidikan dan kesehatan

KUALITAS PELAYANAN UMUM

  • Rendahnya Pelayanan Umum Kepada Masyarakat terutama karena rendahnya profesionalisme, rendahnya kinerja sumber daya aparatur pemerintahan, rendahnya kesejahteraan PNS, serta tingginya penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.

INFRASTRUKTUR PUBLIK

  • Masih terbatasnya infrastruktur daerah, seperti jalan dan jembatan, litrik, kapasitas dan kualitas pelabuhan udara maupun laut sarana transportasi , komunikasi dan telekomunikasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, menyebabkan isolasi daerah menjadi dominan dan berdampak terhadap lambatnya peluang tumbuh investasi
  • Pembukaan isolasi daerah dan wilayah akan menjadi kata kunci dalam mendorong proses pertumbuhan pembangunan

KAWASAN PERKOTAAN

  • Belum terbangunnya citra kota (image) BINTUNI sebagi ibukota dan pintu gerbang Teluk Bintuni serta belum ada Regulasi Pemkab terkait dengan stretegi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah sebagai landasan pembangunan wilayah Kota menuju Bintuni Baru yang lebih modern .
  • Kawasan perkotaan cenderung bertumbuh secara tidak terkendali dan tidak teratur, terkonsentrasi pada titik tertentu yang memungkinkan tumbuhnya daerah-daerah kumuh dan berkurangnya dukungan lingkungan, serta berpotensi terhadap urbanisasi spontan yang terlalu cepat.


Peta Situs | Kontak | Webmail
© Copyright Pemda Teluk Bintuni 2013. All Right Reserved
Kompleks Perkantoran Bupati, Jl. Bintuni - Manokwari, Distrik Manimeri
e-mail: info@telukbintunikab.go.id